PEKANBARU, PROKOPIM - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr.Drs.A.Fatoni,M.Si, saat memberikan materi pada pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Penerapannya Pada SIPD Secara Penuh, di Pekanbaru (28/05/222).

Apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Kabupaten Bengkalis satu-satunya daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan keuangan daerah serta telah menerapkan SIPD dalam pelaksanaannya.

"Apresiasi kami berikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tengtang pengelolaan keuangan daerah serta telah menerapkan SIPD secara penuh mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan." Ucap Dirjen.

Karena lanjut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, belum semua daerah memiliki perda pengelolaan keuangan daerah serta mampu menerapkan SIPD ini. Baru beberapa daerah saja termasuklah Kabupaten Bengkalis.

"Kami berharap, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap konsisten serta serius untuk memaksimalkan pelaksanaan SIPD ini, jangan ragu dan takut, karena ada beberapa daerah yang telah menanyakan kepada kami terkait SIPD apakah akan mempengaruhi opini WTP yang selama ini telah didapatkan secara berturut-turut. Justru saya bilang, dengan SIPD opini WTP yang telah didapatkan akan menjadi lebih mantap, akuntabel dan transparan." Kata Dirjen.

Lebih lanjut menurut Dirjen lagi, saat ini dan kedepannya kita Pemerintah terus mendorong inovasi percepatan elektronisasi bagi seluruh Pemerintah Daerah, agar terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.dan kami akan senantiasa memberikan bimbingan kepada daerah agar pengelolaan keuangan daerah kabupaten bengkalis bisa terintegrasi dan terlaksana secara maksimal.