Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Visi Kabupaten Bengkalis : "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera".
 

IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut

Persyaratan Administrasi :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Bengkalis Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkalis dengan Melampirkan :
1. Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan Khusus di bidang Pelabuhan Penyeberangan
2. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan
3. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan penyeberangan berada
4. SK Penetapan Lintas Penyeberangan
5. Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data
6. Dokumen rencana um um jaringan transportasi jalan

Persyaratan Teknis :

1. Rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur terkait keterpaduan lokasi dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya dan RTRW Provinsi
2. Bukti kesesuaian dengan RIPN
3. Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan :
a. aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, perairan, topografi, bathimetri dan geoteknik)
b. aspek ekonomis dan finansial
4. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan

Persyaratan Pembangunan :

1. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan
2. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan
3. Pentahapan waktu pelaksanaan pem bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Kajian terhadap Dam pak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokum en Andalalin
5. Pemenuhan standar lingkungan dari Lem baga yang bertanggung jaw ab dibidang Lingkungan Hidup
6. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya
7. Hasil kajian terhadap batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan
8. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Penyeberangan
9. Hasil studi keselam atan pelayaran m engenai rencana penem patan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan
10. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan
11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan
12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk m enjam in kelancaran arus penum pang dan kendaraan beserta muatannya
13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal
14. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pem bentukan dan Struktur Organisasi pelaksana
15. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan
16. Bukti ketersediaan sumberdaya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan
17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan
18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja

Download Formulir

    Perizinan Sektor Pertanahan
    1.PKKPR
    Perizinan Sektor Kesehatan
    1.Izin Apotek
    2.Izin Laboratorium Klinik
    3.Izin Mendirikan Rumah Sakit
    4.Izin Operasional Klinik
    5.Izin Operasional Rumah Sakit
    6.Izin Optikal
    7.Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    8.Izin Toko Alat Kesehatan
    9.Izin Toko Obat
    10.Izin Tukang Gigi
    11.Izin Unit Transfusi Darah
    12.Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
    13.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
    14.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
    15.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran
    16.Sertifikat Laik Sehat Hotel
    17.Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    18.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
    19.Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga
    20.SIK Perekam Medis
    21.SIK Radiografer
    22.SIK Teknisi GIGI
    23.SIK Tenaga Sanitarian
    24.SIK/SIP Fisioterapis
    25.SIK/SIP Okupasi Terapis
    26.SIK/SIP Tenaga Gizi
    27.SIK/SIP Terapis Wicara
    28.SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik
    29.SIP Apoteker
    30.SIP Bidan
    31.SIP Dokter Umum/Gigi/Spesialis
    32.SIP Elektromedis
    33.SIP Penata Anestesi
    34.SIP Perawat
    35.SIP Psikologi Klinis
    36.SIP Refrasksionis Optisien dan Optometris
    37.SIP Tenaga Teknis Kefarmasian
    38.SIP Terapis Gigi dan Mulut
    39.Surat Tanda Penyehat Tradisional
    Perizinan Sektor Lingkungan Hidup
    1.Izin Lingkungan
    2.Izin Pembuangan Air Limbah
    3.Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Jasa Usaha
    4.Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
    5.Izin Pengelolaan Sampah
    6.SPPL
    Perizinan Sektor Perikanan
    1.Surat Izin Usaha Perikanan
    2.Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil
    3.Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayanan Kecil
    Perizinan Sektor Perindustrian
    1.Izin Perluasan Kawasan Industri
    2.Izin Perluasan Usaha Industri
    3.Izin Usaha Industri
    4.Izin Usaha Kawasan Industri
    Perizinan Sektor Perdagangan
    1.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
    2.Izin Usaha Toko Swalayan
    3.Surat Izin Usaha Perdagangan
    4.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
    5.Tanda Daftar Gudang
    Perizinan Sektor Perhubungan
    1.Izin Pelabuhan Umum
    2.Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
    3.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
    4.Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
    5.Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
    6.Izin Penyelenggaraan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
    7.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
    8.Izin Usaha Angkutan Sungai Danau
    9.Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan
    10.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
    11.Persetujuan Kerja Keruk Dan/Atau Reklamasi
    12.Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai Dan Danau Dalam Kabupaten
    13.Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
    Perizinan Sektor Pariwisata
    1.Tanda Daftar Usaha Pariwisata
    Perizinan Sektor Pekerjaan Umum
    1.Izin Usaha Jasa Konstruksi
    2.Persetujuan Bangunan Gedung
    3.Sertifikat Laik Fungsi
    4.Surat Izin Peil Banjir
    Perizinan Sektor Pertanian & Peternakan
    1.Izin Usaha Hortikultura
    2.Izin Usaha Penangkaran Burung Walet
    3.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    4.Izin Usaha Peternakan
    5.Izin Usaha Tanaman Pangan
    6.Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
    7.Pendaftaran Usaha Perkebunan
    8.Pendaftaran Usaha Peternakan
    9.Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
    Perizinan Sektor Pendidikan
    1.Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
    2.Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
    3.Izin Riset dan Penelitian
    Perizinan Sektor Perumahan
    1.Izin Pengubahan Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rumah Susun
    2.Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun
    3.Izin Usaha Bidang Perumahan
    4.Izin Usaha Pembangunan Dan Pengusahaan Properti
    5.Pengesahan Pertelaan
    6.Sertifikat HMRS a/n Developer
    7.Sertifikat HMRS a/n Pembeli
    Perizinan Sektor Koperasi & UMKM
    1.Izin Koperasi Simpan Pinjam
    2.Izin Pembukaan Kantor Cabang
    3.Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
    4.Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
    5.Izin Usaha Mikro dan Kecil
    Perizinan Sektor Komunikasi
    1.Izin Pemasangan Spanduk, Baleho dan Sejenisnya
    2.Izin Warnet
    Perizinan Sektor Ketenagakerjaan
    1.Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
    2.Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
    3.Perpanjangan IMTA
    Perizinan Sektor Sosial
    1.Izin Pengumpulan Uang dan Barang
    2.Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Organisasi Sosial (Orsos)
    Perizinan Sektor Kearsipan
    1.Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten

    Link Website